Mobil dinas gres Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy memantik kontroversi. Pasalnya, kendaraan dinas baru kedua pemimpin Sumatera Barat (Sumbar) itu dihadirkan di tengah pandemi COVID-19.
"Saya tidak tahu harga pastinya, lantaran bukan saya yang membeli. Mobil yang usang masih di sini," kata Mahyeldi terhadap wartawan, Selasa (17/8/2021).
Meski begitu, Mahyeldi mengaku tahu alokasi budget untuk kendaraan beroda empat dinasnya yang meraih Rp 1,4 miliar. Namun ia menyebut harga pembelian tak hingga Rp 1,4 miliar.
Kritik pun tiba dari anggota DPRD Sumbar. Anggota DPRD Sumbar, Nofrizon, menilai Gubernur tidak mempunyai kepekaan atas nasib masyarakatnya. "Pengadaan kendaraan beroda empat dinas tak urgen sama sekali. Itu bukan keperluan mendesak," kata Nofrizon terhadap detikcom, Selasa (17/8/2021).
Pengadaan mobil dinas baru di tengah pandemi disebut tak elok. "Sungguh tak cantik dan tak patut dalam keadaan kini melakukan pengadaan kendaraan beroda empat dinas. Alasannya kendaraan beroda empat usang rusak. Memangnya Gubernur cuma punya satu mobil. Cek di garasinya. Tak masuk nalar argumentasi yang dipakai," ujar politikus Partai Demokrat ini.
Nofrizon membandingkan Gubernur-Wakil Gubernur dengan Ketua DPRD Sumbar Supardi. Kader Partai Gerindra tersebut hingga kini masih menggunakan kendaraan beroda empat dinas usang periode sebelumnya.
"Ini beda jauh. DPRD sungguh paham keadaan sehingga tidak menganggarkan berbelanja kendaraan beroda empat dinas baru. Sedangkan Gubernur kita punya kendaraan beroda empat baru, meskipun masyarakatnya hidup sukar terdampak Corona," katanya lagi.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar Andre Rosiade menilai pemimpin Sumatera Barat itu tidak mempunyai tenggang rasa dan sense of crisis. Pembelian kendaraan beroda empat dinas gres untuk pemimpin Sumbar dianggap sungguh salah.
"Masyarakat sedang menderita. Pandemi merusak sumber-sumber ekonomi rakyat. Lha pemimpinnya gagah-gagahan beli kendaraan beroda empat dinas baru. Ini nggak benar namanya," kata Andre.
Menurut Andre, argumentasi bahwa kendaraan beroda empat dinas gres telah dianggarkan di APBD ialah sesuatu hal yang tidak sanggup diterima. Anggota dewan perwakilan rakyat RI itu menyinari beberapa langkah penanganan COVID-19 yang terhenti di zaman Mahyeldi memimpin Sumatera Barat.
"Dulu di zaman Irwan Prayitno-Nasrul Abit jadi Gubernur-Wakil Gubernur, ada layanan PCR-swab gratis di bandara. Tapi, sejak Mahyeldi memimpin, telah tidak ada lagi. Dulu, Labor Unand juga memperoleh pasokan budget yang cukup untuk melakukan investigasi sampel COVID di masa pemimpin dulu, namun kini juga telah nggak ada. Kita bahagia penanganan COVID periode dahulu dijalankan secara maksimal. Tapi di periode gubernur sekarang, penanganannya telah tidak seumpama itu lagi, sehingga permasalahan kembali melambung tinggi," katanya.
"Bagaimana sanggup kita berharap penanganan COVID serius dijalankan jikalau begini. Visi-misinya sebelum jadi gubernur akan mengatasi COVID. Tapi kini bagaimana? Gubernur beli kendaraan beroda empat dinas gres yang harganya miliaran rupiah ketika pandemi seumpama ini. Dulu alasannya tidak sanggup melakukan penyekatan PPKM atau mendukung berdirinya posko lantaran tidak ada anggaran. Tapi kini sanggup kendaraan beroda empat baru," tambah Andre.
Ketua Harian DPPN Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu juga tak habis pikir dengan argumentasi yang dikemukakan Gubernur Sumbar jikalau pengadaan kendaraan beroda empat dinas gres disebabkan kendaraan beroda empat dinas usang rusak dan rem blong.
"Kan tinggal dibawa ke bengkel saja, itu bisa. Kalau nggak tahu bengkelnya, supaya saya tunjukin," katanya lagi.
No comments:
Post a Comment