DomaiNesia

Thursday, August 19, 2021

Pan: Interpelasi Anies Soal Formula E Kurang Tepat

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani. (Foto: Dok. Pribadi)

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP dan PSI hendak merekomendasikan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PAN membela Anies.

Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mulanya menganggap interpelasi ialah hak setiap dewan. Namun, ia tidak baiklah jikalau Formula E dianggap menambah beban APBD.

"Menginterpelasi Pemprov soal Formula E, aku pikir kurang tepat. Tidak bisa dibilang kalau Formula E menambah beban APBD, mengusik penanganan COVID-19. Sebab, aku percaya Pak Anies sudah memperkirakan semuanya," kata Zita dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8/2021).

Selain itu, Zita meyakini terselenggaranya event Formula E tidak akan mengusik penanganan pandemi Corona. Menurutnya, Jakarta menanggulangi COVID-19 lebih baik dibanding wilayah lainnya.

"Sejauh ini, DKI Jakarta-lah yang penanganan COVID-nya paling baik. Vaksinisasinya melampaui target Presiden bahkan di tengah sulitnya ekonomi, DKI Jakarta masih bisa memberi sumbangan ke warga yang terdampak COVID," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menyatakan Jakarta sudah melalui proses panjang merencanakan Formula E. Bahkan, sudah mengantongi restu dari DPRD DKI.

Dibandingkan menggulirkan interpelasi, Zita beropini lebih baik legislatif dan administrator konsentrasi pada penanganan pandemi Corona di Ibu Kota.

"Saya langsung berharap dan mengajak ketimbang kita sibuk menginterpelasi Pak Anies, lebih baik kita bersatu, bekerjsama menolong penanganan COVID-19 di Jakarta semampu dan sebisa kita," ucapnya.

Sebelumnya, sokongan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan hak interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan bertambah. Saat ini, sebanyak 13 anggota DPRD DKI sudah menandatangani dokumen proposal hak interpelasi.

Sementara sebelumnya ada lima anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, sekarang delapan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menandatangani proposal hak interpelasi. Delapan anggota PSI itu yakni Idris Ahmad, Justin Adrian, Anthony Winza, Viani Limardi, August Hamonangan, William Aditya, Anggara Wicitra, dan Eneng Malianasari.

"Jadi pengumpulan tanda tangan ini yakni respons kami kepada permohonan dari rekan PDIP dari Pak Jhonny Simanjuntak yang mendorong interpelasi. Kami siap mendukung dan akan berkomunikasi dengan fraksi lain dan pasti dengan PDIP yang sudah lebih dahulu menghimpun tanda tangan," kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam pertemuan pers, Rabu (18/8/2021).

PSI menyebut keterangan Anies perihal Formula E ialah keperluan mendesak. Sebab, dalam waktu bersahabat DPRD DKI akan secepatnya membahas APBD 2022. Tak cuma itu, PSI menganggap ajang balap kendaraan beroda empat listrik sudah merugikan keuangan daerah.

Pan: Interpelasi Anies Soal Formula E Kurang Tepat

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani. (Foto: Dok. Pribadi)

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP dan PSI hendak merekomendasikan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PAN membela Anies.

Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mulanya menganggap interpelasi merupakan hak setiap dewan. Namun, beliau tidak oke jikalau Formula E dianggap menambah beban APBD.

"Menginterpelasi Pemprov soal Formula E, aku pikir kurang tepat. Tidak bisa dibilang kalau Formula E menambah beban APBD, mengusik penanganan COVID-19. Sebab, aku percaya Pak Anies sudah memperkirakan semuanya," kata Zita dalam pemberitahuan tertulis, Rabu (18/8/2021).

Selain itu, Zita meyakini terselenggaranya event Formula E tidak akan mengusik penanganan pandemi Corona. Menurutnya, Jakarta menanggulangi COVID-19 lebih baik dibanding wilayah lainnya.

"Sejauh ini, DKI Jakarta-lah yang penanganan COVID-nya paling baik. Vaksinisasinya melampaui target Presiden bahkan di tengah sulitnya ekonomi, DKI Jakarta masih bisa memberi derma ke warga yang terdampak COVID," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menyatakan Jakarta sudah melalui proses panjang merencanakan Formula E. Bahkan, sudah mengantongi restu dari DPRD DKI.

Dibandingkan menggulirkan interpelasi, Zita beropini lebih baik legislatif dan direktur konsentrasi pada penanganan pandemi Corona di Ibu Kota.

"Saya langsung berharap dan mengajak ketimbang kita sibuk menginterpelasi Pak Anies, lebih baik kita bersatu, bergotong-royong menolong penanganan COVID-19 di Jakarta semampu dan sebisa kita," ucapnya.

Sebelumnya, bantuan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan hak interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan bertambah. Saat ini, sebanyak 13 anggota DPRD DKI sudah menandatangani dokumen proposal hak interpelasi.

Sementara sebelumnya ada lima anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, sekarang delapan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menandatangani proposal hak interpelasi. Delapan anggota PSI itu merupakan Idris Ahmad, Justin Adrian, Anthony Winza, Viani Limardi, August Hamonangan, William Aditya, Anggara Wicitra, dan Eneng Malianasari.

"Jadi pengumpulan tanda tangan ini merupakan respons kami kepada undangan dari rekan PDIP dari Pak Jhonny Simanjuntak yang mendorong interpelasi. Kami siap mendukung dan akan berkomunikasi dengan fraksi lain dan pasti dengan PDIP yang sudah lebih dahulu menghimpun tanda tangan," kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam pertemuan pers, Rabu (18/8/2021).

PSI menyebut pemberitahuan Anies perihal Formula E merupakan keperluan mendesak. Sebab, dalam waktu erat DPRD DKI akan secepatnya membahas APBD 2022. Tak cuma itu, PSI menganggap ajang balap kendaraan beroda empat listrik sudah merugikan keuangan daerah.

Pan: Interpelasi Anies Soal Formula E Kurang Tepat

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani. (Foto: Dok. Pribadi)

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP dan PSI hendak menganjurkan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PAN membela Anies.

Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mulanya menganggap interpelasi merupakan hak setiap dewan. Namun, beliau tidak baiklah kalau Formula E dianggap menambah beban APBD.

"Menginterpelasi Pemprov soal Formula E, aku pikir kurang tepat. Tidak bisa dibilang kalau Formula E menambah beban APBD, mengusik penanganan COVID-19. Sebab, aku percaya Pak Anies sudah memperkirakan semuanya," kata Zita dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8/2021).

Selain itu, Zita meyakini terselenggaranya event Formula E tidak akan mengusik penanganan pandemi Corona. Menurutnya, Jakarta mengatasi COVID-19 lebih baik dibanding wilayah lainnya.

"Sejauh ini, DKI Jakarta-lah yang penanganan COVID-nya paling baik. Vaksinisasinya melampaui target Presiden bahkan di tengah sulitnya ekonomi, DKI Jakarta masih bisa memberi pertolongan ke warga yang terdampak COVID," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menyatakan Jakarta sudah melalui proses panjang merencanakan Formula E. Bahkan, sudah mengantongi restu dari DPRD DKI.

Dibandingkan menggulirkan interpelasi, Zita beropini lebih baik legislatif dan administrator konsentrasi pada penanganan pandemi Corona di Ibu Kota.

"Saya eksklusif berharap dan mengajak ketimbang kita sibuk menginterpelasi Pak Anies, lebih baik kita bersatu, bergotong-royong menolong penanganan COVID-19 di Jakarta semampu dan sebisa kita," ucapnya.

Sebelumnya, pertolongan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan hak interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan bertambah. Saat ini, sebanyak 13 anggota DPRD DKI sudah menandatangani dokumen tawaran hak interpelasi.

Sementara sebelumnya ada lima anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, sekarang delapan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menandatangani tawaran hak interpelasi. Delapan anggota PSI itu merupakan Idris Ahmad, Justin Adrian, Anthony Winza, Viani Limardi, August Hamonangan, William Aditya, Anggara Wicitra, dan Eneng Malianasari.

"Jadi pengumpulan tanda tangan ini merupakan respons kami kepada usul dari rekan PDIP dari Pak Jhonny Simanjuntak yang mendorong interpelasi. Kami siap mendukung dan akan berkomunikasi dengan fraksi lain dan pasti dengan PDIP yang sudah lebih dahulu menghimpun tanda tangan," kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam pertemuan pers, Rabu (18/8/2021).

PSI menyebut keterangan Anies perihal Formula E merupakan keperluan mendesak. Sebab, dalam waktu akrab DPRD DKI akan secepatnya membahas APBD 2022. Tak cuma itu, PSI menganggap ajang balap kendaraan beroda empat listrik sudah merugikan keuangan daerah.

Pan: Interpelasi Anies Soal Formula E Kurang Tepat

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani. (Foto: Dok. Pribadi)

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP dan PSI hendak merekomendasikan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PAN membela Anies.

Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mulanya menganggap interpelasi ialah hak setiap dewan. Namun, ia tidak oke jikalau Formula E dianggap menambah beban APBD.

"Menginterpelasi Pemprov soal Formula E, aku pikir kurang tepat. Tidak bisa dibilang kalau Formula E menambah beban APBD, mengusik penanganan COVID-19. Sebab, aku percaya Pak Anies sudah memperkirakan semuanya," kata Zita dalam pemberitahuan tertulis, Rabu (18/8/2021).

Selain itu, Zita meyakini terselenggaranya event Formula E tidak akan mengusik penanganan pandemi Corona. Menurutnya, Jakarta menanggulangi COVID-19 lebih baik dibanding wilayah lainnya.

"Sejauh ini, DKI Jakarta-lah yang penanganan COVID-nya paling baik. Vaksinisasinya melampaui target Presiden bahkan di tengah sulitnya ekonomi, DKI Jakarta masih bisa memberi pinjaman ke warga yang terdampak COVID," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menyatakan Jakarta sudah melalui proses panjang merencanakan Formula E. Bahkan, sudah mengantongi restu dari DPRD DKI.

Dibandingkan menggulirkan interpelasi, Zita beropini lebih baik legislatif dan direktur konsentrasi pada penanganan pandemi Corona di Ibu Kota.

"Saya langsung berharap dan mengajak ketimbang kita sibuk menginterpelasi Pak Anies, lebih baik kita bersatu, bahwasanya menolong penanganan COVID-19 di Jakarta semampu dan sebisa kita," ucapnya.

Sebelumnya, bantuan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan hak interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan bertambah. Saat ini, sebanyak 13 anggota DPRD DKI sudah menandatangani dokumen ajuan hak interpelasi.

Sementara sebelumnya ada lima anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, sekarang delapan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menandatangani ajuan hak interpelasi. Delapan anggota PSI itu yaitu Idris Ahmad, Justin Adrian, Anthony Winza, Viani Limardi, August Hamonangan, William Aditya, Anggara Wicitra, dan Eneng Malianasari.

"Jadi pengumpulan tanda tangan ini yaitu respons kami kepada usul dari rekan PDIP dari Pak Jhonny Simanjuntak yang mendorong interpelasi. Kami siap mendukung dan akan berkomunikasi dengan fraksi lain dan pasti dengan PDIP yang sudah lebih dahulu menghimpun tanda tangan," kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam pertemuan pers, Rabu (18/8/2021).

PSI menyebut pemberitahuan Anies perihal Formula E ialah keperluan mendesak. Sebab, dalam waktu erat DPRD DKI akan secepatnya membahas APBD 2022. Tak cuma itu, PSI menganggap ajang balap kendaraan beroda empat listrik sudah merugikan keuangan daerah.

Pan: Interpelasi Anies Soal Formula E Kurang Tepat

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani. (Foto: Dok. Pribadi)

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP dan PSI hendak merekomendasikan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PAN membela Anies.

Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mulanya menganggap interpelasi merupakan hak setiap dewan. Namun, beliau tidak oke kalau Formula E dianggap menambah beban APBD.

"Menginterpelasi Pemprov soal Formula E, aku pikir kurang tepat. Tidak bisa dibilang kalau Formula E menambah beban APBD, mengusik penanganan COVID-19. Sebab aku percaya Pak Anies sudah memperkirakan semuanya," kata Zita dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8/2021).

Selain itu, Zita juga meyakini terselenggaranya event Formula E tidak akan mengusik penanganan pandemi Corona. Menurutnya, Jakarta menanggulangi COVID-19 lebih baik dibanding wilayah lainnya.

"Sejauh ini, DKI Jakarta lah yang penanganan Covidnya paling baik. Vaksinisasi-nya melampaui target Presiden bahkan di tengah sulitnya ekonomi, DKI Jakarta masih bisa memberi bantuan ke warga yang terdampak COVID," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menyatakan Jakarta sudah melalui proses panjang merencanakan Formula E. Bahkan, sudah mengantongi restu dari DPRD DKI.

Dibandingkan menggulirkan interpelasi, Zita beropini lebih baik legislatif dan administrator konsentrasi pada penanganan pandemi Corona di Ibu Kota.

"Saya langsung berharap dan mengajak dibandingkan dengan kita sibuk menginterpelasi Pak Anies, lebih baik kita bersatu, pundak membahu menolong penanganan Covid-19 di Jakarta semampu dan sebisa kita," ucapnya.

Sebelumnya, bantuan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan hak interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan bertambah. Saat ini, sebanyak 13 anggota DPRD DKI sudah menandatangani dokumen proposal hak interpelasi.

Sementara sebelumnya ada lima anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, sekarang delapan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menandatangani proposal hak interpelasi. Delapan anggota PSI itu merupakan Idris Ahmad, Justin Adrian, Anthony Winza, Viani Limardi, August Hamonangan, William Aditya, Anggara Wicitra, dan Eneng Malianasari.

"Jadi pengumpulan tanda tangan ini merupakan respons kami kepada permohonan dari rekan PDIP dari Pak Jhonny Simanjuntak yang mendorong interpelasi. Kami siap mendukung dan akan berkomunikasi dengan fraksi lain dan pasti dengan PDIP yang sudah lebih dahulu menghimpun tanda tangan," kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam pertemuan pers, Rabu (18/8/2021).

PSI menyebut keterangan Anies perihal Formula E merupakan keperluan mendesak. Sebab, dalam waktu bersahabat DPRD DKI akan secepatnya membahas APBD 2022. Tak cuma itu, PSI menganggap ajang balap kendaraan beroda empat listrik sudah merugikan keuangan daerah.

Pan: Interpelasi Anies Soal Formula E Kurang Tepat

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani
Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani. (Foto: Dok. Pribadi)

Jakarta -

Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP dan PSI hendak menganjurkan hak interpelasi ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PAN membela Anies.

Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mulanya menganggap interpelasi ialah hak setiap dewan. Namun, beliau tidak oke jikalau Formula E dianggap menambah beban APBD.

"Menginterpelasi Pemprov soal Formula E, aku pikir kurang tepat. Tidak bisa dibilang kalau Formula E menambah beban APBD, mengusik penanganan COVID-19. Sebab aku percaya Pak Anies sudah memperkirakan semuanya," kata Zita dalam keterangan tertulis, Rabu (18/8/2021).

Selain itu, Zita juga meyakini terselenggaranya event Formula E tidak akan mengusik penanganan pandemi Corona. Menurutnya, Jakarta menanggulangi COVID-19 lebih baik dibanding wilayah lainnya.

"Sejauh ini, DKI Jakarta lah yang penanganan Covidnya paling baik. Vaksinisasi-nya melampaui target Presiden bahkan di tengah sulitnya ekonomi, DKI Jakarta masih bisa memberi bantuan ke warga yang terdampak COVID," jelasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI itu menyatakan Jakarta sudah melalui proses panjang merencanakan Formula E. Bahkan, sudah mengantongi restu dari DPRD DKI.

Dibandingkan menggulirkan interpelasi, Zita beropini lebih baik legislatif dan direktur konsentrasi pada penanganan pandemi Corona di Ibu Kota.

"Saya eksklusif berharap dan mengajak ketimbang kita sibuk menginterpelasi Pak Anies, lebih baik kita bersatu, pundak membahu menolong penanganan Covid-19 di Jakarta semampu dan sebisa kita," ucapnya.

Sebelumnya, bantuan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk mengajukan hak interpelasi ke Gubernur Anies Baswedan bertambah. Saat ini, sebanyak 13 anggota DPRD DKI sudah menandatangani dokumen tawaran hak interpelasi.

Sementara sebelumnya ada lima anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, sekarang delapan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) turut menandatangani tawaran hak interpelasi. Delapan anggota PSI itu yaitu Idris Ahmad, Justin Adrian, Anthony Winza, Viani Limardi, August Hamonangan, William Aditya, Anggara Wicitra, dan Eneng Malianasari.

"Jadi pengumpulan tanda tangan ini yaitu respons kami kepada undangan dari rekan PDIP dari Pak Jhonny Simanjuntak yang mendorong interpelasi. Kami siap mendukung dan akan berkomunikasi dengan fraksi lain dan pasti dengan PDIP yang sudah lebih dahulu menghimpun tanda tangan," kata Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar dalam pertemuan pers, Rabu (18/8/2021).

PSI menyebut keterangan Anies tentang Formula E ialah keperluan mendesak. Sebab, dalam waktu bersahabat DPRD DKI akan secepatnya membahas APBD 2022. Tak cuma itu, PSI menganggap ajang balap kendaraan beroda empat listrik sudah merugikan keuangan daerah.

Pengacara Bantah Edccash Disebut Rugikan 52 Ribu Orang

6 Tersangka Investasi Bodong EDCCash
Tersangka Investasi Bodong EDCCash (Dias/detikcom)

Jakarta -

Abdullah Al Katiri, pengacara dari top leader EDCCash, AY dan S, membantah pernyataan Bareskrim bahwa kliennya merugikan 52 ribu teman EDCCash. Abdullah menyampaikan sebagian besar teman tak merasa dirugikan.

"Pihak kepolisian menyatakan bahwa ada sekitar 52 ribu teman EDCCash sudah dirugikan oleh EDCCash atau Saudara AY dan istrinya S lantaran EDCCash ini ialah investasi bodong, dan merugikan para anggota atau teman kami," ujar Abdullah terhadap wartawan, Rabu (18/8/2021).

"Selaku kuasa aturan EDCCash tergolong AY dan S yang dianggap selaku top leader EDCCash, menyatakan bahwa pernyataan dari kepolisian tersebut tidak benar lantaran sebagian besar teman yang bergabung dengan EDCCash tidak merasa dirugikan," sambung dia.

Abdullah menjelaskan, banyak member EDCCash yang justru dirugikan dengan penangkapan AY dan S oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Dia menyampaikan aplikasi EDCCash tidak dapat diakses sehingga para member tidak dapat bertransaksi.

"Pengakuan mereka selaku teman menyatakan bahkan semenjak EDCCash maupun Saudara AY dan S ditangkap selaku tersangka tindak kriminal penipuan, penggelapan, dan tindak kriminal pembersihan uang, sebagian besar teman dan anggota sungguh dirugikan," ujar Abdullah.

"Karena ada perbuatan oknum anggota EDCCash yang tidak bertanggung jawab melaporkan EDCCash, sehingga aplikasi yang digunakan mereka bertransaksi selama ini menjadi nonaktif atau tidak sanggup difungsikan," lanjut dia.

Abdullah mengklaim banyak member yang menerima faedah dari bertransaksi di EDCCash. Contohnya, imbuh Abdullah, member bisa berbelanja mobil, rumah, hingga sepeda motor. Oleh alasannya yakni itu, Abdullah mempertanyakan tudingan polisi.

"Faktanya sebelum EDCCash dilaporkan, para teman sungguh banyak menerima faedah dari transaksi EDCCash tersebut. Di antaranya dahulu mereka sanggup bertransaksi apa pun dengan menggunakan koin EDCCash, menyerupai pembelian mobil, rumah, sepeda motor, peralatan rumah tangga, kosmetik, suvenir, tas, baju, jaket, bahkan kami dahulu bisa belanja sayuran pakai koin EDCCash," tutur Alkatiri.

Simak isu selengkapnya di halaman berikutnya.

"Dengan ada statement yang tidak benar yang menyatakan bahwa EDCCash sudah merugikan 52 ribu orang, para anggota atau teman yang diuntungkan mengajukan pertanyaan balik, 'mitra yang manakah yang dimaksud?'," lanjut dia.

Meski demikian, kata Abdullah, pihaknya menghargai proses aturan yang sedang berjalan. Abdullah berharap persidangan bisa mengungkap kebenaran bahwa EDCCash bukanlah investasi bodong.

Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polisi Republik Indonesia menyerahkan 6 tersangka beserta barang bukti investasi bodong EDCCash hari ini yang disangka merugikan 52 ribu member. Tersangka sekaligus pimpinan EDCCash, AY, disebut tidak kooperatif dan tidak pernah mau mengaku salah.

"Sampai kini yang namanya Pak AY itu tidak kolaborasi sama kita dan tidak pernah mau ngomong di mana aset-asetnya. Semua kita pakai lewat pertolongan dari rekan-rekan korban, dan dari penduduk yang berikan informasi. Tidak ada satu pun aset yang disampaikan oleh pihak AY," ujar Wadirtipideksus Komisaris Besar Whisnu Hermawan terhadap wartawan, Senin (16/8).

"Nggak pernah mau kolaborasi hingga detik ini. Itu yang hebatnya, lantaran hingga kini tersangka utama ini tidak pernah ngaku salah dan tidak pernah ngerasa salah," sambungnya.

Akibat AY yang tidak kooperatif, Whisnu menerangkan polisi kesusahan dalam melacak aset para tersangka EDCCash. Dia mengakui aset yang dikumpulkan penyidik dikala ini belum bisa menutupi kerugian para korban EDCCash.

"Pastinya tidak (cukup menutup kerugian) ya. Tapi kan kita sama tim tracing aset cek lagi. Ini kan masih mencari lagi disembunyikan di mana. Pokoknya kemarin ini tim mencari ke Bali, rupanya ada beliau berbelanja rumah dan tanah di Bali," terang Whisnu.

Pan: Interpelasi Anies Soal Formula E Kurang Tepat

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PAN, Zita Anjani. (Foto: Dok. Pribadi) Jakarta - Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP dan PSI hendak merekomenda...